Pelayanan Prima

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.

Arrow
Arrow
Slider
SIPP1   DIRPUT1   ECOURT1   ERATERANG1   INFOPERKARA1
                 
LPSE1   SIWAS1   ELEARNING1   JDIH1   BROSUR1
                 
siSUPER1   SIDANG1   e depe 1   TILANG1   wa 1
                 
SP4N 1   e peliput1       PPID 1   sippn 1

 

IKM TWIII 2024

 

IPAK TWIII 2024

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

typo color

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

1 5

Solok, Selasa 1 Oktober 2024 | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Bapak Hasanudin, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Solok (PN Solok). Pada kunjungan ini Bapak Direktur meninjau tiap ruangan dan pelaksanaan pelayanan di PN Solok didampingi oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris PN Solok. Bapak Direktur berpesan agar setiap ruangan memperhatikan 5R dan kepada pegawai agar menjaga martabat dan marwah pengadilan baik dalam kedinasan maupun luar kedinasan. Kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan yang diberikan oleh Bapak Direktur kepada aparatur PN Solok di ruang sidang utama. Dalam pembinaannya Bapak Direktur menyampaikan agar bekerja janganlah biasa-biasa saja tapi gunakanlah standar yang tinggi terutama dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

1 11

maklumat pelayanan 2024

prosedur eksekusi