Pelayanan Prima

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.

Heading layer
Arrow
Arrow
Slider
SIPP1   DIRPUT1   ECOURT1   ERATERANG1   INFOPERKARA1
                 
LPSE1   SIWAS1   ELEARNING1   JDIH1   BROSUR1
                 
siSUPER1   SIDANG1   e depe 1   TILANG1   wa 1

 

IKM TW II 2022

 

IPAK TW II 2022

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

typo color

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

1

Pada tanggal 4 April 2022 telah terjadi kesepakatan diversi dalam perkara pidana khusus anak yang teregister dengan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk dan 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk. Anak didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif dimana salah satu dakwaannya adalah Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal yang juga berperan sebagai fasilitator diversi Ibu Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. melaksanakan diversi terhadap anak. Dengan mempertimbangkan rekomendasi Bapas (Balai Pemasyarakatan) serta pengamatan hakim maka Anak tersebut ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di Rumah Sakit M. Natsir Kota Solok.

Dengan adanya kesepakatan diversi diharapkan Anak dapat mengalami perubahan karakter tanpa adanya pemidanaan. Diversi pada Anak merupakan alternatif penyelesaian perkara anak melalui proses di luar persidangan.

2

3

4

maklumat pelayanan rdnk

anti gratifikasi