Sms centre
082386077755

Untuk meningkatkan Pelayanan informasi Publik, Pengadilan Negeri Solok Kelas II menyediakan layanan SMS Centre terhadap pencari keadilan.
Jam Kerja 08.00 sd 16.30 WIB

Pelayanan Prima

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN DIMANA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PRO AKTIF UNTUK MENEMUI DAN MENANYAKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG DI PENGADILAN APAKAH PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL TERHADAP PENGGUNA PENGGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Arrow
Arrow
Slider

Penelusuran Perkara

 
feature sipp
 

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

 

Direktori Putusan

 
feature direktori putusan
                                                                                                                  

e-Court

 
feature ecourt
 
Adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Info Perkara MA

 
info perkara MA
                                                                                                                  

SIWAS

 
feature siwas
 
Jika anda menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, laporkan dengan SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

Jadwal Sidang

 
date and time icon 11.jpg
                                                                                                                  

Lokasi Pengadilan


Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014. Adapun surat tersebut mengenai Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium KPA, PPK dan PPSM., yang ditujukan kepada Yth : Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)